DPRD Padang di Kunjungi DPRD Kota Palembang.

0
40
Foto : DPRD Padang

Bapemperda DPRD Kota Palembang, dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Misoba dari Fraksi PDIP datang ‘berguru’ ke DPRD Kota Padang tentang Prolegda Kota Palembang Tahun 2017.

Diterima Kabag Administrasi Sekretariat DPRD Kota Padang, Y. Librafortunan yang menjelaskan tentang Revisi Tata Tertib DPRD Kota Padang yang akan mengakomodir Perwako tentang turunan PP Nomor 18 Tahun 2017. Sedang proses administrasi di Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat.

Misoba menyampaikan ucapan terima kasih atas diterima Bapemperda Kota Palembang. Tujuan utama bersilaturahmi agar dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan terpenting tahun 2019 terpilih kembali.

RPJMD Kota Palembang Elok madani aman dan sejahtera. Semoga tujuan masyarakat utk kesejahteraan tercapai. DPRD Kota Palembang berjumlah 50 anggota dewan dan diungguli PDIP. Disusul Demokrat, Golkar dan Gerindra.

Ada 2 fraksi gabungan. Dengan munculnya PP Nomor 12 Tahun 2017, tidak ada kata terlambat karena akan diberikan sanksi untuk penyelesaian RAPBD TA 2018 paling lambat 30 November 2017. Jika terlambat maka tidak terima gaji selama 6 bulan.

Selanjutnya Mulyadi anggota Bapemperda Kota Palembang menanyakan Prolegda yang dibutuhkan Tahun 2018. Apakah disiapkan anggaran melalui OPD ?

Anggota lain bernama Fauzi menanyakan Perda tentang Budaya dan Tanggap Bencana. Apakah perda melalui OPD sudah diparipurnakan.

Pembahasan rancangan perda ada diatur limit waktu diatur dalam badan musyawarah. Untuk pembahasan pansus apakah ada penambahan waktu untuk konsultasi ke pemerintahan pusat.

Yopi Krislopa dari Bagian Hukum Setdako Padang Kalau ada pp baru yg hrs kita koreksi maka OPD harus dimasukkan dlm perubahan apbd. Tim tehnis dari Kanwil Kemwnkumham dibentuk untuk membahas program perda ini guna menyusun naskah akademis dan dianggarkan sebesar Rp. 50 juta. Kalau revisi Perda tidak perlu naskah akademis, cukup dengan penjelasan saja.

Padang sedang menyusun ranperda inisiatif tentang cagar budaya. Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup sdh ada perdanya. Ada perda yang menarik tentang perda minuman beralkohol.

Dijelaskan Y Librafortunan jika ada surat masuk yang bersifat penting maka akan dibawa ke rapat pimpinan untuk direkomendasikan ke Badan Musyawarah penjadwalannya. Konsekuwensi penambahan waktu maka pembahasan pada sore atau malam. Pansus ada sampai 3 kali tambahan waktu untuk konsultasi sesuai substansi untuk diparipurnakan guna pengambilan keputusan seperti Perda RTRW sesuai anggaran yang tersedia.

Nurhalia menanyakan soal penutupan Kantor Gojek. Terkait peraturan Menhub Gojek dan sejenis sudah legal. Padang akan menyiapkan beberapa peraturan terhadap taksi online.

Diuraikan Yopi Krislopa bahwa Wako dan Wawako Padang punya visi misi dalam bidang pendidikan bebas biaya sampai SMA.

Pemko Padang bertindak sesuai Permedagri dalam membahas ranperda namun sebaiknya  ada kajian naskah akademis. Yopi menegaskan lagi bahwa revisi perda cukup dengan penjelasan saja. Jika ada amanat peraturan lebih tinggi maka disesuaikan dengan kesediaan anggaran, ujar Yopi menutup pertemuan tersebut.